Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Menuju Kekayaan

JAKARTA, Jenterarakyat.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparannya, Wamenko Lodewijk menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik internasional saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, dinamika global tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

"Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," ungkapnya.

Politik sebagai Ibadah Pengabdian

Di hadapan para peserta kongres yang terdiri dari para pimpinan MUI, ormas Islam, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren, Wamenko Lodewijk mengajak umat Islam untuk menguatkan dan mengaktualisasikan semangat profetik Islam dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Ia menekankan bahwa politik bukanlah jalan untuk memperkaya diri, melainkan bentuk ibadah pengabdian kepada bangsa dan negara. "Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat," tegas Wamenko Polkam.

Tantangan Politik Nasional

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam dinamika politik nasional yang perlu diatasi bersama. Tantangan tersebut antara lain praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang masih cenderung bersifat prosedural.

Menurut Wamenko Lodewijk, ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penunjuk arah sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk terus memperkuat persatuan serta berjuang melalui cara-cara yang benar guna mewujudkan politik yang membawa keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara.

Peran Strategis Ulama dan Ormas Islam

Wamenko Polkam juga menyoroti pentingnya peran ulama dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga moralitas politik. Menurutnya, di tengah praktik politik yang kerap kali pragmatis dan transaksional, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan para pemimpin dan masyarakat tentang nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

"Ulama dan ormas Islam adalah penunjuk arah sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, peran mereka sangat strategis dalam membangun kesadaran politik yang berlandaskan moral dan etika," ujarnya.

Ia berharap melalui kongres ini, lahir gagasan-gagasan konkret untuk memperkuat demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Demokrasi yang sesungguhnya harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite politik.

Kongres tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI Provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Turut mendampingi Wamenko Polkam, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

( Stef )