Andi Rachmanto Soroti Konflik Jampidsus dan Polri: Penegak Hukum Jangan Jadi Arena Adu Pengaruh

MALANG, Jenterarakyat.com - Indonesia sedang menyaksikan sebuah tontonan yang seharusnya tidak pernah dipertontonkan. Di satu sisi, Kejaksaan Agung melalui Jampidsus tampil begitu agresif membongkar berbagai perkara besar. Di sisi lain, Polri sebagai institusi penyidik utama juga berada di tengah sorotan publik. Ketika dua institusi penegak hukum sama-sama menjadi pusat perhatian, publik pun mulai bertanya: Apakah ini penegakan hukum, atau sedang berlangsung perebutan panggung kekuasaan?

Demikian kritik tajam disampaikan Andi Rachmanto, Advokat sekaligus Managing Partner Maha Patih Law Office, dalam tulisannya yang mengupas dinamika penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Yang Berisik Bukan Rakyat, yang Berisik Adalah Institusi Negara

Andi Rachmanto menyoroti bagaimana setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan yang saling bersinggungan. Ada penyelidikan, ada penyidikan, ada pemanggilan, ada pemeriksaan, ada penggeledahan, hingga isu saling membidik. Lalu masyarakat diminta percaya bahwa semuanya baik-baik saja.

"Bukankah aneh ketika rakyat mempertanyakan sesuatu, mereka disebut termakan opini. Tetapi ketika aparat negara saling menunjukkan 'otot', publik justru diminta diam?" tulis Andi.

Menurutnya, narasi yang berkembang tanpa kendali berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kepercayaan adalah modal sosial yang mahal harganya, dan ketika institusi negara saling bersitegang, publik menjadi korban pertama.

Hukum Bukan Arena Adu Pengaruh

Andi Rachmanto menegaskan bahwa hukum bukan panggung politik, bukan pula arena adu kuat antar-seragam. Ketika institusi penegak hukum mulai sibuk mempertahankan citra masing-masing, maka substansi penegakan hukum perlahan berubah menjadi pertarungan persepsi.

"Yang diperebutkan bukan lagi keadilan. Melainkan siapa yang paling dipercaya publik. Ironisnya, semakin keras narasi dibangun, justru semakin besar ruang bagi masyarakat untuk bertanya: Apa yang sebenarnya terjadi?" ujarnya.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak peduli siapa yang paling kuat, paling berpengaruh, atau paling banyak pengikutnya. Masyarakat hanya menginginkan hal sederhana: koruptor diproses hukum, mafia hukum dibongkar, dan penegakan hukum berjalan adil tanpa tebang pilih.

Masuknya TNI Memunculkan Pertanyaan Baru

Di tengah meningkatnya tensi antar institusi penegak hukum, publik kemudian melihat semakin intensnya kehadiran TNI dalam kerja sama pengamanan Kejaksaan. Secara administratif, kerja sama itu memiliki dasar hukum, namun dalam ruang persepsi publik, persoalannya bukan hanya soal legalitas.

"Yang menjadi pertanyaan adalah: Mengapa situasi penegakan hukum sipil sampai membutuhkan penguatan yang sedemikian besar? Mengapa ruang publik dipenuhi simbol-simbol kekuatan? Mengapa komunikasi antar lembaga justru tampak semakin berjarak?" tanya Andi.

Ia mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, pertanyaan semacam ini bukan bentuk permusuhan, melainkan bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan yang sah dan diperlukan.

Rakyat Bukan Penonton Drama Antar-Elit

Andi Rachmanto mengingatkan bahwa rakyat membayar pajak untuk membiayai negara, bukan untuk membiayai ego institusi. Karena itu, ia meminta agar jangan sampai rakyat dijadikan penonton drama antar-elit penegak hukum.

"Rakyat tidak peduli siapa yang paling kuat. Tidak peduli siapa yang paling berpengaruh. Tidak peduli siapa yang paling banyak pengikutnya. Sederhana saja, rakyat ingin koruptor diproses hukum, mafia hukum dibongkar, penegakan hukum berjalan adil tanpa tebang pilih dan tanpa saling adu kekuatan," tegasnya.

Supremasi Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Supremasi Institusi

Andi Rachmanto mengingatkan bahwa negara ini pernah berkali-kali belajar bahwa ketika institusi lebih sibuk menjaga wibawa dibanding menjaga keadilan, maka yang lahir adalah krisis kepercayaan.

"Wibawa tidak dibangun dengan pengerahan kekuatan. Wibawa dibangun oleh integritas. Kepercayaan tidak dibangun dengan konferensi pers, tetapi oleh konsistensi. Jabatan tidak membuat seseorang dihormati. Yang membuat rakyat hormat adalah keberanian menegakkan hukum secara adil, sekalipun terhadap orang yang memiliki kekuasaan," pungkasnya.

Kesimpulan

Menurut Andi Rachmanto, jika benar semua institusi sama-sama bekerja demi kepentingan bangsa, maka yang harus diperlihatkan bukanlah siapa yang paling berani, melainkan siapa yang paling mampu menahan ego demi kepentingan hukum.

Hari ini rakyat tidak membutuhkan pertarungan antara Jampidsus, Polri, ataupun sorotan terhadap keterlibatan TNI. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal: negara hadir sebagai penegak hukum, bukan sebagai panggung adu pengaruh.

( stef )